Langkah penghentian penggunaan stiker pajak jalan (lesen kenderaan motoratau LKM) dan surat izin mengemudi fisik (lesen memandu Malaysia, atau LMM) diharapkan dapat menghemat biaya cetak yang cukup besar bagi pemerintah setiap tahunnya. Menteri Perhubungan Anthony Loke mengatakan diperkirakan peralihan ke lisensi digital akan menghemat RM96 juta per tahun bagi Departemen Transportasi Jalan Raya (JPJ).
Ia mengatakan, JPJ akan menyalurkan penghematan tersebut ke dalam proses digitalisasi. “Ini akan digunakan untuk meng-upgrade sistem,” katanya. Dia menambahkan, go digital dengan pajak jalan dan SIM akan menghemat waktu pengendara, karena tidak perlu lagi ke outlet JPJ atau kantor pos untuk perpanjangan. Ini juga akan secara signifikan mengurangi keramaian di kantor JPJ.
Loke mengatakan, perubahan itu bukan hal yang remeh, mengingat ada lebih dari satu juta pembaruan pajak jalan di seluruh negeri yang dilakukan setiap bulan. “Misalnya pada Februari 2022 saja ada 1,1 juta perpanjangan, sedangkan pada Maret jumlah perpanjangan pajak jalan mencapai 1,6 juta. Rata-rata, jumlah perpanjangan per bulan sekitar 1,5 juta,” katanya.
“Dengan digitalisasi, lalu lintas di kantor JPJ bisa berkurang sekitar 80%, karena dari total itu, 80% perpanjangan untuk kendaraan pribadi. Bagi masyarakat, penghematan itu seiring berjalannya waktu,” ujarnya dalam konferensi pers pengumuman peralihan tersebut, Jumat lalu.
Selain pembayaran online, kata Loke, pengendara juga bisa memanfaatkan 200 kios JPJ yang tersedia di seluruh Indonesia untuk membayar pajak jalan atau SIM, dengan satu-satunya perbedaan adalah tidak perlu lagi mencetak salinan fisik dokumen. tanda terima untuk pembayaran
Mulai 10 Februari, menempelkan stiker pajak jalan pada kendaraan Anda tidak lagi wajib (untuk kelas tertentu). Anda masih bisa mendapatkan stiker LKM, namun dokumen terbitan JPJ Anda sudah ada di sistem. Seseorang dapat mengunduh aplikasi seluler MyJPJ dan “menyimpan” pajak jalan dan lesen di sana, meskipun ini tidak wajib – FAQ di sini.